PROBISNIS | Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) meralat pernyataan sebelumnya yang dikutip oleh The New York Times terkait penghancuran alat kontrasepsi senilai hampir US$10 juta atau sekitar Rp164 miliar (kurs Rp16.416 per dolar AS) yang didanai pemerintah AS.
“Terjadi miskomunikasi dengan staf internasional dan belum ada penghancuran yang terjadi hingga saat ini. Namun, kami sedang meninjau masalah ini,” kata juru bicara USAID dalam pernyataan resmi pada Jumat (12/9/2025), seperti dikutip dari The Hill, Sabtu (13/9/2025).
Alat kontrasepsi yang dimaksud, terdiri dari pil KB, implan hormonal, suntikan, dan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD), telah disimpan selama berbulan-bulan di sebuah gudang di Geel, Belgia.
Sejumlah organisasi, termasuk Badan Kependudukan PBB (UNFPA), telah menawarkan untuk membeli produk-produk tersebut. Namun, pemerintahan Donald Trump saat itu menolak tawaran-tawaran tersebut dan justru merencanakan penghancuran alat kontrasepsi senilai US$9,7 juta, dengan biaya penghancuran sebesar US$167 ribu di fasilitas limbah medis di Prancis.
Sebelumnya, The New York Times melaporkan bahwa penghancuran alat kontrasepsi telah dilakukan atas perintah pejabat pemerintahan Trump. Namun, informasi ini dibantah oleh otoritas Belgia.
“Laporan yang menyatakan bahwa alat kontrasepsi yang disimpan di Keuhne & Nagel telah dihancurkan adalah tidak benar,” ujar Tom Demeyer, juru bicara Menteri Lingkungan dan Pertanian Flanders.
Menurut Demeyer, inspeksi langsung telah dilakukan di lokasi penyimpanan dan produk tersebut dipastikan belum dimusnahkan. Ia menambahkan, karena produk tersebut belum melewati masa kedaluwarsa, maka terdapat larangan lokal untuk membakar barang-barang yang masih layak pakai.
“Pembakaran semacam itu hanya dapat dilakukan jika ada izin khusus dari Menteri Lingkungan dan pembayaran ganda atas biaya pembakaran limbah. Hingga kini, tidak ada izin semacam itu yang diminta atau diberikan,” jelasnya.
Alat kontrasepsi tersebut awalnya dibeli oleh USAID untuk disalurkan ke negara-negara berpenghasilan rendah. Namun, rencana distribusi itu tidak terlaksana setelah program terkait dihentikan awal tahun ini.
Informasi yang saling bertentangan terkait nasib produk tersebut memicu kekhawatiran dari sejumlah organisasi kesehatan dan lembaga nirlaba.
“Kami terus memantau situasi ini, namun sangat kecewa dengan kurangnya transparansi dari pemerintah AS, yang menimbulkan kebingungan,” ujar Nabeeha Kazi Hutchins, Presiden dan CEO organisasi kesehatan reproduksi PAI.
“Ini adalah pasokan penyelamat nyawa yang sangat dibutuhkan oleh perempuan dan keluarga. Amerika Serikat, yang memiliki sejarah panjang sebagai pemimpin dalam bidang kesehatan global, seharusnya mempertahankan warisan tersebut bukan justru menghancurkannya,” tegas Hutchins.