PROBISNIS – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tahun 2026 sebesar Rp 52.016.000.000.000 atau Rp 52,01 triliun. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja perdana dengan Komisi XI DPR RI.
“Kami mohon berkenan pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI untuk dapat menyetujui usulan pagu anggaran Kementerian Keuangan 2026 (Rp 52.017.195.644.000),” kata Purbaya kepada Komisi XI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Besaran anggaran tersebut sedikit berbeda dari usulan anggaran yang disampaikan pendahulu Purbaya, yakni Sri Mulyani Indrawati pada 14 Juli 2025 lalu. Saat itu, dia mengusulkan anggaran Kemenkeu sebesar Rp 52.017.195.644.000.
Purbaya menjelaskan, alokasi anggaran Kemenkeu di 2026 diperlukan untuk mendukung pelaksanaan peran strategis dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami percaya alokasi ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan peran strategis Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.
Secara keseluruhan, anggaran Kemenkeu untuk tahun 2026 mendatang mencakup lima program yaitu kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi, program pengelolaan penerimaan negara, program pengelolaan belanja negara, program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko, serta program dukungan manajemen.
Purbaya menjelaskan, alokasi anggaran Kemenkeu di 2026 diperlukan untuk mendukung pelaksanaan peran strategis dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami percaya alokasi ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan peran strategis Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.
Secara keseluruhan, anggaran Kemenkeu untuk tahun 2026 mendatang mencakup lima program yaitu kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi, program pengelolaan penerimaan negara, program pengelolaan belanja negara, program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko, serta program dukungan manajemen.
Dalam pertemuan dengan DPR, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga menyampaikan bahwa usulan anggaran Rp 52,01 triliun sudah termasuk untuk tujuh badan layanan umum (BLU) sebesar Rp 10,37 triliun.
Dia menjelaskan, jika tidak menyertakan pagu indikatif BLU, pagu indikatif murni Kemenkeu pada 2026 diusulkan senilai Rp 41,64 triliun.
“Ini (usulan anggaran) yang telah disampaikan oleh surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas pada Juli 2025,” imbuh Suahasil.
Selain itu, Purbaya juga memastikan bahwa APBN tahun 2026 akan berjalan dengan sehat dan siap menghadapi dinamika perekonomian.
“APBN 2026 akan dijaga tetap sehat dan berkelanjutan agar mampu menjadi instrumen yang kredibel, meredam guncangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ungkap dia.
Purbaya juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2025 yang mencapai 5,12 persen year on year, ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, serta kinerja manufaktur.
Dengan demikian, Pemerintah menargetkan pertumbuhan meningkat ke 5,4 persen pada 2026, dengan visi jangka menengah mendorong pertumbuhan hingga 8 persen. [Sumber:investor.id]